Penulis: AdminBLG

Sesosok mayat laki-laki ditemukan dalam kondisi sulit dikenali di wilayah Bacan Timur, Halmahera Selatan, pada Sabtu (8/2) sekitar pukul 10.00 WIT. Korban ditemukan mengenakan kaos hitam bertuliskan “WAPENA MALUKU UTARA”.

Tim Dokpol dan Inafis Polres Halmahera Selatan yang tiba di lokasi segera melakukan pemeriksaan awal terhadap jasad tersebut. Namun, kondisi mayat yang sudah membusuk menyulitkan proses identifikasi melalui sidik jari karena jari tangan dan kaki serta raut wajah telah terkelupas dan tidak utuh lagi.

Saat ini, jenazah telah dibawa ke RSUD Labuha untuk proses identifikasi lebih lanjut dengan metode post-mortem dan ante-mortem. Berdasarkan keterangan keluarga, mereka meyakini bahwa mayat tersebut adalah Sahril, seorang awak media yang sebelumnya dilaporkan hilang saat insiden meledaknya speedboat Basarnas Kota Ternate dalam operasi evakuasi nelayan yang hilang.

Pihak kepolisian kini tengah mencocokkan data ante-mortem dari keluarga dengan ciri-ciri fisik dan properti yang dikenakan korban sebelum hilang. Proses ini melibatkan pemeriksaan tinggi badan, tanda lahir, bekas luka, susunan gigi, serta pakaian atau aksesoris terakhir yang digunakan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan bahwa kepolisian akan memastikan identitas jenazah dengan prosedur yang tepat.

“Saat ini, proses identifikasi tengah berlangsung. Kami mencocokkan data fisik serta properti yang dikenakan korban sebelum hilang. Jika hasilnya sesuai, jenazah akan segera diserahkan kepada pihak keluarga,” ujar Brigjen Trunoyudo.

Keluarga korban saat ini sedang dalam perjalanan menuju Halmahera Selatan untuk menunggu hasil identifikasi resmi. Kepolisian berjanji akan terus memberikan informasi terkini terkait perkembangan kasus ini.

Mimika – Jauh dari keluarga merupakan tantangan besar bagi personel Ops Damai Cartenz-2025 yang bertugas di Papua. Namun, di Pos Ops Damai Cartenz-2025 Sektor Timika, Kamis (6/2), momen haru tersaji saat para personel mendapat dukungan dan semangat secara serentak dari keluarga masing-masing melalui panggilan seluler.

Di sela-sela tugas menjaga keamanan, mereka meluangkan waktu sejenak untuk berkomunikasi dengan orang-orang terkasih. Beberapa di antaranya adalah Bharatu Gregorius Wake, Bripda Rama Akbar Janottama, Bripda I Gede Chandra Sentana Putra, Bharaka Yenix Raweyai, S.H. serta sejumlah personel lainnya.

Percakapan singkat namun penuh makna itu menjadi pelepas rindu bagi para personel yang jauh dari rumah. Kata-kata doa dan dukungan moral dari keluarga memberikan energi baru, memperkuat mental mereka untuk terus menjalankan tugas dengan penuh dedikasi.

Wakaops Damai Cartenz-2025, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menyampaikan bahwa komunikasi dengan keluarga merupakan salah satu bentuk perhatian terhadap kesejahteraan psikologis personel.

“Kami memahami bahwa tugas di Papua memiliki tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dukungan keluarga menjadi faktor penting dalam menjaga semangat juang para personel. Kami selalu memastikan mereka tetap memiliki akses komunikasi untuk menjaga keseimbangan mental dan emosional,” ujarnya.

Momen ini menjadi bukti bahwa meski terpisah jarak, kehangatan keluarga tetap menjadi sumber kekuatan utama bagi para personel Ops Damai Cartenz-2025. Dengan harapan dan doa yang terus mengalir, mereka semakin siap menghadapi tantangan di lapangan demi menjaga keamanan dan kedamaian di tanah Papua.

Manila, 30 Januari 2025 – Sebuah pencapaian membanggakan bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kombes Pol Retno Prihawati, S.Sos, S.I.K, M.H., yang saat ini menjabat sebagai Atase Kepolisian (Atpol) RI di Manila, Filipina, menerima penghargaan bergengsi dari Kepala Kepolisian Filipina (Philippines National Police/PNP).

Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kontribusi aktif Kombes Pol Retno Prihawati dalam memperkuat kerja sama antara Polri dan Kepolisian Filipina dalam penanganan berbagai kasus lintas negara yang melibatkan kedua negara. Sebagai Counterpart yang aktif, Kombes Retno telah memainkan peran penting dalam koordinasi berbagai operasi keamanan, investigasi, serta upaya penegakan hukum yang melibatkan warga negara Indonesia dan Filipina.

Acara penganugerahan ini berlangsung di Markas Besar Philippines National Police (PNP), Manila, Filipina, pada 30 Januari 2025. Penghargaan tersebut secara resmi diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Filipina, sebagai bentuk pengakuan terhadap kiprah dan kontribusi yang luar biasa dalam membangun sinergi penegakan hukum antara kedua negara.

Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Retno Prihawati menyampaikan rasa terima kasihnya atas apresiasi yang diberikan dan menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat hubungan baik antara Polri dan PNP dalam bidang keamanan dan penegakan hukum.

“Penghargaan ini bukan hanya untuk saya, tetapi juga untuk Polri dan seluruh tim yang bekerja sama dalam menjaga keamanan dan keadilan di kedua negara. Saya berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus diperkuat demi menciptakan kawasan yang lebih aman dan kondusif bagi masyarakat Indonesia dan Filipina,” ujar Kombes Retno.

Pemberian penghargaan ini semakin menegaskan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Filipina dalam bidang keamanan, serta menyoroti peran strategis Atpol RI di Manila dalam membangun koordinasi yang solid dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor penegakan hukum internasional.

Yalimo, Papua – Personel Ops Damai Cartenz AKP Safri melaksanakan kegiatan sambang dan komunikasi dengan warga di Kampung Hobakma, Distrik Elelim, Kabupaten Yalimo. Dalam kesempatan ini, dirinya menyampaikan pesan-pesan (Kamtibmas) keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah tersebut. (5/2/2025)

“Kegiatan ini merupakan bagian dari pendekatan persuasif aparat keamanan dalam membangun kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat setempat,” ucapnya.

Kehadiran aparat diharapkan dapat menciptakan situasi yang kondusif serta meningkatkan kesadaran warga dalam menjaga stabilitas keamanan.

Sementara itu, Waka Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Adarma Sinaga, S.I.K., M.Hum. menjelaskan bahwa kegiatan seperti ini menjadi salah satu strategi dalam upaya menjaga Papua tetap aman dan damai.

“Kami terus berupaya membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat agar tercipta hubungan yang harmonis antara aparat keamanan dan warga,” ujarnya.

Kepolisian melalui Operasi Damai Cartenz 2025 juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan keamanan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan jika ada potensi gangguan kamtibmas.

Jakarta – Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal yang beroperasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ratusan batang balok timah dan menetapkan dua tersangka, salah satunya warga negara asing (WNA).

Kasus ini terbongkar setelah tim penyidik Ditpolair Korpolairud menerima informasi adanya aktivitas pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung menuju Tanjung Priok, Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut tidak berhenti di Jakarta, melainkan dikirim ke sebuah gudang tertutup di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi.

“Gudang ini telah beroperasi sejak tahun 2023. Kami mendapati aktivitas ilegal berupa pengolahan dan pemurnian pasir timah menjadi balok timah, yang kemudian dijual tanpa izin,” ungkap Kasubdit Gakkum Korpolairud Baharkam Polri, Kombes Pol. Donny Charles Go, dalam konferensi pers, Selasa (6/2).

Pada Kamis (16/1/2025) sekitar pukul 16.00 WIB, tim gabungan dari Subdit Gakkum dan Subdit Intelair bergerak menuju lokasi dan berhasil masuk setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang. Polisi menemukan alat-alat produksi, balok timah siap jual, serta para pekerja yang sedang melakukan proses peleburan timah.

Dalam operasi ini, polisi mengamankan 207 batang balok timah dengan berat total sekitar 5,81 ton, dua toples berisi pasir timah, alat XRF untuk mengukur kadar logam, cetakan timah, perangkat CCTV, surat jalan, serta tiga unit telepon genggam milik para tersangka.

Sebanyak delapan orang yang berada di lokasi langsung diamankan ke Mako Ditpolair Korpolairud untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni:

1. MJ – Warga Negara Asing, kepala operasional gudang sekaligus pemodal utama usaha produksi balok timah.
2. AF – Warga Negara Indonesia, direktur CV. Galena Alam Raya Utama, perusahaan yang menaungi kegiatan ilegal tersebut.

Sementara itu, tujuh pekerja lainnya berstatus sebagai saksi karena mereka hanya bekerja berdasarkan gaji bulanan sebesar Rp5 juta dari tersangka MJ.

Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas ilegal ini telah berjalan lima kali produksi sejak 2023 hingga Januari 2025, dengan empat kali pengiriman balok timah ke luar negeri, diduga ke Korea Selatan.

“Jika dihitung dari lima kali produksi, potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai sekitar Rp10,038 miliar,” jelas Kombes Pol. Donny Charles Go.

Subdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri masih melakukan pendalaman terkait pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini, termasuk sumber pasir timah yang berasal dari Bangka Belitung.

“Identitas pengirim dari Bangka Belitung sudah kami kantongi, dan saat ini kami sedang memburu pelaku lainnya. Kami yakin ini bukan kasus tunggal, masih ada jaringan lain yang beroperasi,” tambah Donny.

Polisi juga tengah mendalami kemungkinan keterkaitan kasus ini dengan pengungkapan 2 ton timah ilegal di Bangka Belitung baru-baru ini.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 161 jo Pasal 35 ayat (3) huruf c dan g, Pasal 104, atau Pasal 105 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Mereka terancam pidana penjara paling lama lima tahun dan denda hingga Rp100 miliar,” pungkas Kombes Pol. Donny Charles Go.

Saat ini, polisi terus mengembangkan kasus tersebut untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam perdagangan timah ilegal ini.

Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Penyulundupan dan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggelar workshop bertajuk “Safe Space for All: Rise and Speak – Berani Bicara, Selamatkan Sesama” di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (6/2). Acara ini sekaligus menjadi momentum perkenalan direktorat baru yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya serta pemberantasan perdagangan orang.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelindungan dan penegakan hukum secara presisi dan efektif.

“Indramayu dipilih sebagai lokasi pertama karena daerah ini memiliki potensi besar dalam menciptakan model pelindungan yang efektif bagi perempuan dan anak. Selain itu, dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat menjadikannya lokasi strategis untuk mengimplementasikan program ini,” ujarnya.

Brigjen Pol. Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

“Kampanye #RiseAndSpeak bertujuan untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Ini bukan sekadar slogan, tetapi panggilan hati untuk bertindak, peduli, dan melindungi sesama,” tegasnya.

Polri, kata Brigjen Pol. Nurul Azizah, akan menindak siapapun yang terlibat dalam praktik perdagangan orang, termasuk orang tua, calo, hingga oknum aparat yang membantu memfasilitasi kejahatan tersebut.

“Bapak Kapolri telah menginstruksikan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku perdagangan orang. Jika ada oknum pejabat atau aparat yang terlibat, mereka akan dikenai sanksi hukum berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” tandasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus perdagangan orang, termasuk keterlibatan oknum pejabat atau aparat pemerintah.

“Tidak perlu takut, hukum dan negara akan melindungi pelapor. Mari kita bersama-sama memutus rantai perdagangan orang dan memastikan anak-anak kita tidak lagi menjadi korban eksploitasi,” ajaknya.

Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam perekrutan ilegal tenaga kerja, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang minim informasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam memberikan edukasi terkait bahaya perdagangan orang dan eksploitasi anak.

“Pendidikan adalah kunci utama dalam mencegah kekerasan dan ketidakadilan. Kami berharap sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dapat menjadi mitra utama dalam menyebarkan kesadaran ini kepada generasi muda,” katanya.

Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.

“Mewujudkan dunia yang lebih aman dan lebih adil membutuhkan kerja sama kita semua. Rise and Speak bukan hanya seruan, tetapi panggilan untuk bertindak. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan,” pungkasnya.

Seiring dengan hadirnya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, Brigjen Nurul Azizah berkomitmen untuk tidak hanya menangani perkara-perkara pidana berkaitan dengan perempuan dan anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak kekerasan akan terlindungi dan mendapat tempat yang aman untuk mencari keadilan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Indramayu dapat menjadi pilot project dalam upaya pelindungan perempuan dan anak, serta menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya mencegah dan menangani kasus perdagangan orang di Indonesia.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo memimpin rapat persiapan pembukaan pendaftaran anggota baru Polri. Dia meminta kepada seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) baik di tingkat pusat dan polda, memberikan informasi terus-menerus pada masyarakat bahwa Polri tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis dalam penerimaan anggota baru.

Untuk diketahui SSDM adalah satuan kerja di Polri yang memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen anggota baru, baik tamtama, bintara, perwira hingga perwira sumber sarjana. Komjen Dedi tak ingin jajaran berdiam diri dengan anggapan ‘masuk Polri bayar’.

“Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat ‘masuk polisi bayar, kalau nggak bayar nggak bisa masuk polisi’. Makanya dari awal dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis itu merupakan nafas kita dalam proses rekrutmen,” ujar Komjen Dedi saat Launching Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Kita harus meng-clear-kan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis,” imbuh Komjen Dedi.

Kegiatan yang dipimpinnya ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pejabat Biro SDM masing-masing polda, dan perwakilan dari tiap-tiap satuan yang terlibat pada proses rekrutmen seperti Lemdiklat Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri, Divisi Propam Polri dan lainnya.

“Tolog sampaikan kepada masyarakat, ‘Masuk polisi gratis’. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan betul-betul kepada masyarakat untuk jangan percaya,” pinta Komjen Dedi.

Komjen Dedi berkali-kali menegaskan panitia penerimaan Polri harus memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat. Jangan sampai, lanjutnya, masyarakat jadi korban pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menipu masyarakat.

“Kegiatan rekrutmen harus betul-betuk bersih, transparan, akuntabel dan humanis, dan tidak dipungut biaya seperser apapun dari tahap administrasi, seleksi sampai tahap akhir, itu betul-betul gratis. Sampaikan berulang kali sama masyarakat agar masyarakat betul-betul paham,” tegas Komjen Dedi.

Terakhir dia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya proses rekrutmen terpadu adalah tanggung jawab bersama seluruh panitia penerimaan dan pihak-pihak yang terlibat proses ini.

“Ini tanggung jawab kita semua,” pungkas dia.

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meminta jajarannya agar menyiapkan alat ukur yang baik dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025. Hal ini diungkapkan Dedi saat rapat video conference (vicon) dengan jajaran jelang pendaftaran penerimaan anggota Polri tahun 2025 di gedung SSDM Polri, Rabu (5/2/2015).

Dedi mengatakan, dengan alat ukur yang baik maka ke depan akan menghasilkan calon-calon anggota Polri yang terbaik.

“Alat ukur yang digunakan kita selalu update dan disertifikasi serta diverifikasi dengan baik secara berkala. Dengan tools-tools rekrutmen yang baik harapan saya memiliki calon anggota polri yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Dedi.

Pada proses rekrutmen tahun 2024, Dedi menjelaskan ada penguatan item tes rekrutmen anggota Polri, diantaranya pemeriksaan treadmil, kesehatan tes kesehatan jiwa, pemeriksaan kepadatan tulang, pemeriksaan rontgen tulang belakang dan pemeriksaan USG abdomen.

Nantinya pada tahun 2025 akan ada update fitur metode 2024 diantaranya UKJ digital, CAT (Computer Assisted Test), satu data SDM dan E-Patma.

Lalu ada juga penguatan item tes yaitu tes psikologi dengan menggunakan metode SJT, EEG (pemeriksaan syaraf) dan EKG sebelum tes jasmani untuk Akpol.

Adapun peningkatan kualitas saat rekrutmen menghasilkan hal yang baik yaitu nilai Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Pada tahun 2024, nilainya EHB predikat memuaskan meningkat sebesar 44,17 persen. Sementara yang predikat cukup dan kurang tidak ada. Lalu nilai tertinggi EHB meningkat dari 816,52 pada tahun 2023 menjadi 839,23 pada tahun 2024.

“Peningkatan kualitas rekrutmen berbanding lurus dengan peningkatan kualitas siswa yang sedang melakukan pendidikan,” katanya.

Ia pun meminta jajaran panitia rekrutmen dari tingkat Polres, Polda dan pusat untuk mempersiapkan semaksimal mungkin baik peralatan pendukung, regulasi dan personel yang dilibatkan dalam proses rekrutmen.

“Pastikan proses rekrutmen bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Clean dan clear sehingga harapan kita mendapat calon anggota Polri terbaik bisa terwujud,” ujarnya.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo mengutip jargon Bapak Polisi Modern Sir Robert Peel yakni ‘the police are the public, and the public are the police’. Dia menekankan polisi adalah bagian dari masyarakat, sehingga polisi tak boleh melukai hati masyarakat.

“Sir Robert Peel mengatakan the police are the public, and the public are the police’, polisi adalah bagian dari masyarakat,” kata Komjen Dedi saat memimpin Rapat Persiapan Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Jangan anggap masyarakat lawan dan musuh, jangan lukai hati masyarakat,” tegas dia.

Sehubungan dengan penerimaan anggota baru Polri, Komjen Dedi meminta jajaran melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Di samping itu Komjen Dedi meminta jajaran mempersiapkan proses rekrutmen seketat mungkin.

“Teman-teman panitia rekrutmen juga punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga kita bisa menghasilkan calon-calon anggota Polri yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komjen Dedi meminta jajaran panitia harus mengantisipasi dampak dari animo penerimaan anggota Polri yang tinggi. Sebab, jumlah pendaftar yang diterima terbatas.

Komjen Dedi menuturkan komplain publik, terutama dari pihak yang tidak lolos seleksi, tak bisa terhindarkan. Namun jajaran harus tetap memberikan respons positif dan penjelasan yang mencerahkan pemahaman pihak-pihak yang complain.

“Pertimbangan utama penerimaan calon anggota Polri adalah kualitas. Ruang komunikasi publik dibuka seluas-luasnya, hotline dan whistle blower system untuk mengakomodir dan merespons keluhan masyarakat demi peningkatan rekrutmen yang lebih baik,” pungkas dia.