Latest Posts

Kadiv humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M. Hum. menyampaikan perkembangan terkini mengenai penunjukan calon Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) dalam kegiatan doorstop yang diadakan siang tadi. Ia menegaskan bahwa saat ini proses pemilihan tengah berlangsung dan diharapkan keputusan resmi segera diumumkan dalam waktu dekat.

“Untuk calon Wakapolri, seperti yang kami sampaikan, sudah dikantongi oleh Bapak Kapolri nama-namanya,” ujar Kadiv humas Polri.

Ia menambahkan bahwa semua kandidat memiliki kualifikasi yang seimbang. “Karena calonnya semuanya mempunyai bobot yang sama, yang kompeten di bidangnya, dan semuanya hebat-hebat,” lanjutnya.

Menurut Kadiv humas, Kapolri sedang mempertimbangkan secara cermat para kandidat yang layak mengemban tugas tersebut.

“Bapak Kapolri sedang memilih satu di antaranya untuk menjadi calon Wakapolri,” katanya, seraya menegaskan bahwa proses seleksi terus berkembang dan akan diumumkan apabila ada arahan lebih lanjut.

Terkait jumlah dan identitas kandidat, Kadiv humas meminta media dan masyarakat bersabar.

“Baik jumlahnya, berapa calonnya, dan siapa nanti kandidat yang akan masuk serta siapa yang dipilih, akan kami sampaikan begitu ada keputusan,” terangnya.

Sementara itu, Kadiv humas juga menyampaikan informasi penting mengenai acara pelepasan Wakapolri yang lama, Jenderal Agus Andrianto, yang akan dilaksanakan besok.

“Pak Jenderal Agus Andrianto kebetulan mendapatkan promosi jabatan sebagai Menteri dan juga pangkat Jenderal Penghargaan,” ungkapnya.

Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi Jenderal Agus selama mengabdi di institusi kepolisian, penghormatan khusus akan diberikan oleh Kapolri.

“Beliau berdedikasi di kepolisian dengan karya-karya beliau, kemudian beliau juga mendapatkan kehormatan bisa menjadi menteri. Jadi sebagai penghargaan dari Bapak Kapolri, insya Allah besok akan disampaikan secara langsung,” pungkas Kadivhumas Polri.

Jakarta. Polri kembali melakukan pemblokiran aset dari jaringan pengendali judi online slot8278. Dari jaringan ini sebelumnya sudah disita aset dengan nominal Rp89 miliar.

“Siber Bareskrim Polri kembali memblokir aset senilai Rp36.860.289.000 yang terkait dengan situs perjudian online lainnya,” ungkap Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Himawan Bayu Aji dalam keterangan resmi, Selasa (12/11/24).

Pemblokiran aset ini, ujarnya, merupakan hasil dari penyelidikan mendalam terhadap aliran dana jaringan situs judi online internasional yang menawarkan berbagai macam jenis perjudian, seperti slot, poker, dadu, gaple, domino, koprok, serta berbagi jenis permainan kartu lainnya itu. Langkah ini menunjukkan komitmen tegas Bareskrim Polri dalam memberantas aktivitas judi online yang kerap meresahkan masyarakat dan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan.

“Proses pengungkapan ini berawal dari keterlibatan salah satu penyedia jasa pembayaran yang memfasilitasi pembayaran deposit untuk operasional situs tersebut,” ujarnya.

Direktur Tipidsiber Bareskrim Polri menjelaskan, dana sebesar Rp36.860.289.000 yang diblokir berasal dari layanan penyedia jasa pembayaran yang digunakan oleh jaringan ini. Saat ini, Penyidik Siber Bareskrim Polri masih melakukan pendalaman dan melacak aset-aset lainnya yang terkait dengan jaringan situs judi online.

“Siber Bareskrim Polri berharap dengan pemblokiran aset ini, rantai kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi untuk perjudian online dapat ditekan secara signifikan,” jelasnya.

Polri merekrut ratusan anggota dengan latar belakang Pendidikan santri pada kepangkatan Tamtama, Bintara hingga Perwira Akademi Kepolisian (Akpol). 265 Orang santri tersebut direkrut pada 2021 hingga 2024, atau sejak awal kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Rekrutmen anggota Polri dari Tahun Anggaran 2021 hingga 2024 berlatar belakang santri sejumlah 265 orang,” dikutip dari data Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Polri, Senin (11/11/2024).

Sebanyak 84 anggota berlatar belakang santri direkrut pada 2021 dengan rincian 83 bintara dan 1 tamtama. Kemudian 55 santri direkrut pada 2022, di mana seluruhnya untuk kepangkatan bintara.

Selanjutnya Polri merekrut 74 santri pada 2023. Rinciannya, 61 santri lolos seleksi bintara an 13 sisanya lolos seleksi tamtama.

Dan tahun ini Polri merekrut 52 anggota dari pondok pesantren, di mana salah satunya lolos seleksi Akpol, 49 santri bintara dan 2 santri tamtama.

“Setiap tahun Polri memberikan kesempatan yang sama bagi putra putri lulusan pondok pesantren untuk masuk baik perwira, bintara dan tamtama Polri,” kata Asisten Kapolri bidang SDM (As SDM Kapolri) Irjen Dedi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (1/8/2023).

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mendukung penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dengan membuat program bernama ‘Beyond Trust Presisi TW IV’.

Program ini bertujuan mewujudkan 8 misi asta cita beserta 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat.

“Terkait dengan evaluasi kinerja Polri di bidang Harkamtibmas, dalam rangka mewujudkan keamanan dalam negeri, mohon izin kami memiliki program dengan nama Beyond Trust Presisi yang terus kita lakukan evaluasi di bawah pengawasan atau pun pengendali Posko Presisi,” ujar Kapolri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/24).

Adapun utamanya program ini membantu Presiden Prabowo mewujudkan 8 misi Asta Cita. “Tujuan dari Beyond Trust Presisi ini adalah tentunya pertama bagaimana kemudian kita bisa mewujudkan 8 misi Asta Cita, 17 program prioritas dan 8 program hasil terbaik cepat, yang terdiri dari 4 kebijakan, 7 program, dan 23 kegiatan,” jelas Kapolri.

Kapolri juga memastikan akan terus melakukan evaluasi di internal dan eksternal Polri. Ia menegaskan akan menindak siapa pun yang melakukan pelanggaran di Polri tanpa pandang bulu.

“Kami terus melakukan evaluasi, baik evaluasi internal maupun evaluasi eksternal, dalam hal ini (melalui) lembaga survei, sehingga kemudian terhadap kekurangan-kekurangan yang kita miliki, kita bisa terus melaksanakan perbaikan,” tegas Kapolri.

“Termasuk juga memfungsikan fungsi-fungsi yang terkait dengan penegakan etik di internal apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang masih kita temukan,” lanjut Kapolri.

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menyatakan bahwa upaya mencegah terjadinya polarisasi dalam Pilkada serentak 2024 terus dilakukan. Salah satunya dengan terus menggelar Operasi Nusantara Cooling System.

“Tentunya kami concern terkait dengan masalah potensi polarisasi yang akan terjadi karena ini dilakukan serentak, maka kami menggelar Satgas Nusantara Cooling System,” jelas Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senin (11/11/24).

Jenderal Sigit menyebut, pada hasil survei Global Risk Report 2024 menunjukkan bahwa misinformasi dan disinformasi menjadi faktor utama terjadinya polarisasi saat pilkada. Polri pun telah melakukan sejumlah upaya dalam memitigasi hal itu.

“Kita tahu dari hasil survei Global Risk Report 2024, misinformasi dan disinformasi menempati peringkat pertama dan berpotensi dapat mengganggu keamanan, termasuk tentunya penyelenggaraan pilkada 2024,” ungkap Kapolri.

Lebih lanjut Kapolri mengatakan bahwa jajarannya turut menggandeng Komdigi dalam melakukan pemblokiran laman yang menyebarkan berita bohong. Polri juga akan menggelorakan narasi besar menjaga persatuan di atas kepentingan golongan selama proses gelaran pilkada serentak.

Dibeberkannya, upaya yang telah dilakukan saat ini berupa kegiatan sambang, sosialisasi dan patroli siber. Jajarannya juga sudah menggelorakan upaya menjaga persatuan dan kesatuan di atas kepentingan kelompok.

Lebih lanjut Jenderal Sigit menyampaikan, langkah-langkah kontra-polarisasi itu dapat menurunkan polarisasi menurut survei. Meski begitu, Kapolri mengatakan pihaknya terus berkomitmen menumpas permasalahan ini lantaran belum hilang sepenuhnya.

“Alhamdulillah dari penelitian Soderborg dan juga Burhanuddin Muhtadi, tingkat polarisasi masyarakat Indonesia turun signifikan berkat upaya kontra-polarisasi berupa cooling system. Namun kita sadari bahwa polarisasi di Indonesia tidak hilang sepenuhnya karena masih ada garis pemisah terkait dengan masalah identitas tertentu, isu SARA, masalah ekonomi dan kesenjangan, dan hal-hal yang bersifat laten yang dapat dimobilisasi. Ini tentunya menjadi perhatian kami,” jelas Kapolri.

Satuan lalu Lintas Polres Balangan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Balangan melaksanakan kegiatan studi tiru penerapan Ruang Trafic Management center di kota Samarinda Kalimantan Timur, Senin (11/11/2024)

Adapun tujuan dilaksanakan studi tiru tersebut adalah sebagai berikut :
1. Memahami dengan peralatan yang akan digunakan dalam menunjang tugas dilapangan

2. Mempermudah Monitoring pelayanan serta kegiatan masyarakat Kab.Balangan

3. Pengawasan terhadap daerah rawan laka lantas serta tindak pidana lainnya

4. Memudahkan untuk identifikasi laka lantas tabrak lari

Semakin Pesatnya perkembangan Kabupaten Balangan untuk menuju sebuah Kota yang modern dan maju, langkah ini perlu dilakukan oleh stake holder terkait, untuk mengimbangi bertambahnya volume kendaraan dan padatnya traffic yang akan terjadi di Kabupaten Balangan.

Kasat Lantas Polres Balangan AKP Simon Jumadi mengatakan “Sebelumnya Kabupaten Balangan juga memasang 3 titik ETLE atau tilang elektronik, yang saat ini juga masih dilakukan uji coba penerapannya”.Berbicara tentang keselamatan lalu lintas jalan ini merupakan permasalahan yang kompleks dimana banyak pihak terkait yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Minimal 5 Pilar atau hal yang harus diperhatikan dalam menjamin keselamatan lalu lintas jalan, antara lain, Sistem yang berkeselamatan, Jalan yang berkeselamatan, Kendaraan yang berkeselamatan, Pengguna jalan yang berkeselamatan dan penanganan korban kecelakaan.

Jakarta. Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo mengaku telah mendalami potensi kebocoran anggaran negara. Oleh karenanya, pencegahan kebocoran anggaran harus dilakukan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Bapak presiden saat pelantikan 20 Oktober 2024, beliau (Prabowo) mengatakan kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita, ini yang membahayakan masa depan kita, dan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita,” ungkap Jenderal Sigit dalam rapat bersama Komisi III DPR, Senin (11/11/24).

Jenderal Sigit kemudian melakukan pendalaman lebih lanjut terkait penyebab kebocoran anggaran. Kapolri membeberkan, suap, penggelapan pajak, hingga pemalsuan cukai adalah penyebab paling tinggi kebocoran anggaran.

“Terkait dengan hal tersebut, kami kemudian mencoba untuk melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap potensi kebocoran dan keuangan negara. Dari sisi penerimaan keuangan negara terdapat potensi fraud, mulai dari suap, penghindaran pajak, penggelapan pajak, penyelundupan, dan pemalsuan cukai,” ujar Jenderal Sigit.

Menurut Jenderal Sigit, potensi lain di sektor pajak yang terjadi tax avoidance menyebabkan hilangnya penerimaan negara. Dari sisi pajak sendiri, perdagangan internasional terkadang juga terjadi penyimpangan.

Di sektor PNBP khususnya PNBP, ungkap Kapolri, sumber daya alam di sektor minerba juga banyak permasalahan. Kemudian, ada juga permasalahan di sektor perikanan dan kelautan, serta PNBP lainnya.

“Demikian juga terkait dengan penggunaan keuangan negara banyak sekali kebocoran baik di tingkat pusat sampai di tingkat desa. Sehingga, tentunya berdampak terhadap bagaimana kesinambungan pembangunan yang ada di daerah, yang tentunya kemudian menimbulkan kesenjangan dan gap yang harus kita antisipasi,” ujar Jenderal Sigit.

Ditambahkan Jenderal Sigit, strategi untuk mencegah kebocoran dilakukan sesuai Asta Cita Prabowo dalam rangka mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, dan hilirisasi, termasuk mencegah kebocoran keuangan negara, dan meningkatkan penerimaan negara di sektor sumber daya alam. Strategi tersebut, yakni meningkatkan gakkum yang profesional dan proporsional, membangun kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDA, meningkatkan jumlah pendapatan negara dari sisi pengelolaan SDA, melakukan kolaborasi dengan kementerian lembaga dan stakeholder terkait dalam gakkum di bidang SDA, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pencegahan dan gakkum di bidang SDA.

Mantan Kabareskrim itu menyebut, strategi tersebut dibagi lagi menjadi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Adapun rencana jangka pendek, yakni fokus pada pembentukan satgas, peningkatan pengawasan pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, satwa yang dilindungi, dan migas.

Lalu, rencana jangka menengah adalah menekankan pada optimalisasi penegakan hukum, menjaga kualitas lingkungan hidup dan kawasan industri, serta mendukung iklim investasi. Kemudian, rencana jangka panjang yakni menekankan pada perbaikan lingkungan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam ciptakan industri yang bermanfaat, meniadakan pertambangan ilegal, dan peningkatan pendapatan negara.

Jakarta. Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menyatakan komitmen dalam melaksanakan transformasi Polri menuju presisi. Penegasan tersebut disampaikan Kapolri dalam rapat bersama Komisi III DPR RI yang diselenggarakan pada Senin (11/11/2024).

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia, seluruh kementerian/lembaga, rekan-rekan TNI, pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen bangsa, termasuk ormas, buruh, mahasiswa, yang terus bisa kerja sama dalam mewujudkan Polri yang presisi dalam rangka mewujudkan tugas-tugas kami untuk menjaga Kamtibmas, penegakan hukum, dan tentu komitmen kami untuk terus menjaga transformasi menuju Polri yang presisi,” ujar Kapolri.

Pada rapat tersebut, Kapolri turut mengucapkan selamat dan menyampaikan harapan agar anggota DPR RI yang baru dilantik dapat bekerja sama sebagai mitra Polri dalam memastikan perlindungan dan pengayoman pada masyarakat.

“Tentunya kami mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dari seluruh mitra kami Komisi III DPR baik yang lama maupun yang baru,” kata Kapolri.

“Mudah-mudahan kami bisa menjadi mitra yang baik bagi Komisi III,” sambung Kapolri.

Jakarta. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap capaian dalam pemberantasan narkoba yang telah dilakukan Polri dengan barang bukti senilai Rp31,8 triliun sejak 2020 hingga 2024. Angka tersebut setara dengan menyelamatkan 262 juta jiwa dari ancaman narkoba.

“Polri terus berkomitmen untuk menindak tegas para pelaku kejahatan narkoba dan mengusut tuntas jaringan narkoba sampai ke akar-akarnya,” ujar Kapolri di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/24).

Kapolri menegaskan Polri berkomitmen menindak tegas pelaku kejahatan terkait narkoba. Dia mengatakan ada 264.188 orang tersangka yang ditangkap Polri terkait kasus narkoba dalam kurun 2020-2024. Dia juga memaparkan berbagai barang bukti yang telah disita Polri.

“Kalau ini menyebar di masyarakat tentunya ini akan berdampak kepada kurang lebih 262 juta jiwa yang dapat kita selamatkan dari pengaruh dan bahaya narkoba,” ucap Kapolri.

Kapolri mengatakan ada aset sekitar Rp 1,55 triliun yang disita terkait kasus narkoba. Sigit juga memaparkan grand strategy serta roadmap pemberantasan narkoba.

Terdapat rencana jangka pendek, menengah dan panjang. Rencana jangka pendek (1-2 tahun) antara lain berupa penjagaan di kawasan perbatasan, transformasi digital, peningkatan kualitas penyidik hingga memperbanyak kampung bebas narkoba.

“Rencana jangka menengah (3-5 tahun) kita mengembangkan Satgassus narkoba di seluruh polda dan 75% polres. Implementasi sistem analisis dan pemetaan peredaran narkoba di dark web, peningkatan kapasitas labfor untuk menganalisis narkoba jenis baru, perwujudan kampung bebas narkoba dan peningkatan kerja sama internasional,” jelas Kapolri.

Untuk jangka panjang (6-10 tahun), Polri akan memanfaatkan teknologi dalam analisis forensik digital dan pemetaan jaringan, pengembangan satgassus di seluruh Polres, pemantapan kampung bebas narkoba serta pembentukan pusat riset dan pengembangan strategi pemberantasan narkoba.

Terakhir, Polri juga telah menjalin kerja sama dengan sejumlah negara untuk mencegah peredaran gelap narkoba.