Latest Posts

Direktorat Tindak Pidana Pelindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Penyulundupan dan Perdagangan Orang (PPO) Bareskrim Polri menggelar workshop bertajuk “Safe Space for All: Rise and Speak – Berani Bicara, Selamatkan Sesama” di Indramayu, Jawa Barat, Kamis (6/2). Acara ini sekaligus menjadi momentum perkenalan direktorat baru yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya serta pemberantasan perdagangan orang.

Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Nurul Azizah, S.I.K., M.Si., dalam sambutannya menegaskan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan pelindungan dan penegakan hukum secara presisi dan efektif.

“Indramayu dipilih sebagai lokasi pertama karena daerah ini memiliki potensi besar dalam menciptakan model pelindungan yang efektif bagi perempuan dan anak. Selain itu, dukungan kuat dari berbagai elemen masyarakat menjadikannya lokasi strategis untuk mengimplementasikan program ini,” ujarnya.

Brigjen Pol. Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum.

“Kampanye #RiseAndSpeak bertujuan untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Ini bukan sekadar slogan, tetapi panggilan hati untuk bertindak, peduli, dan melindungi sesama,” tegasnya.

Polri, kata Brigjen Pol. Nurul Azizah, akan menindak siapapun yang terlibat dalam praktik perdagangan orang, termasuk orang tua, calo, hingga oknum aparat yang membantu memfasilitasi kejahatan tersebut.

“Bapak Kapolri telah menginstruksikan bahwa tidak ada toleransi bagi pelaku perdagangan orang. Jika ada oknum pejabat atau aparat yang terlibat, mereka akan dikenai sanksi hukum berat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,” tandasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melaporkan kasus perdagangan orang, termasuk keterlibatan oknum pejabat atau aparat pemerintah.

“Tidak perlu takut, hukum dan negara akan melindungi pelapor. Mari kita bersama-sama memutus rantai perdagangan orang dan memastikan anak-anak kita tidak lagi menjadi korban eksploitasi,” ajaknya.

Brigjen Pol. Nurul Azizah menegaskan bahwa media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam perekrutan ilegal tenaga kerja, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang minim informasi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran orang tua dan sekolah dalam memberikan edukasi terkait bahaya perdagangan orang dan eksploitasi anak.

“Pendidikan adalah kunci utama dalam mencegah kekerasan dan ketidakadilan. Kami berharap sekolah-sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya dapat menjadi mitra utama dalam menyebarkan kesadaran ini kepada generasi muda,” katanya.

Sebagai penutup, ia kembali mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada komitmen bersama seluruh elemen masyarakat.

“Mewujudkan dunia yang lebih aman dan lebih adil membutuhkan kerja sama kita semua. Rise and Speak bukan hanya seruan, tetapi panggilan untuk bertindak. Jika kita bersatu, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan,” pungkasnya.

Seiring dengan hadirnya Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO, Brigjen Nurul Azizah berkomitmen untuk tidak hanya menangani perkara-perkara pidana berkaitan dengan perempuan dan anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap orang yang menjadi korban tindak kekerasan akan terlindungi dan mendapat tempat yang aman untuk mencari keadilan.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Indramayu dapat menjadi pilot project dalam upaya pelindungan perempuan dan anak, serta menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya mencegah dan menangani kasus perdagangan orang di Indonesia.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo memimpin rapat persiapan pembukaan pendaftaran anggota baru Polri. Dia meminta kepada seluruh jajaran Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) baik di tingkat pusat dan polda, memberikan informasi terus-menerus pada masyarakat bahwa Polri tidak memungut biaya sepeserpun alias gratis dalam penerimaan anggota baru.

Untuk diketahui SSDM adalah satuan kerja di Polri yang memiliki tugas untuk melakukan rekrutmen anggota baru, baik tamtama, bintara, perwira hingga perwira sumber sarjana. Komjen Dedi tak ingin jajaran berdiam diri dengan anggapan ‘masuk Polri bayar’.

“Jangan sampai ada anggapan dari masyarakat ‘masuk polisi bayar, kalau nggak bayar nggak bisa masuk polisi’. Makanya dari awal dengan prinsip bersih, transparan, akuntabel dan humanis itu merupakan nafas kita dalam proses rekrutmen,” ujar Komjen Dedi saat Launching Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Kita harus meng-clear-kan kepada masyarakat bahwa masuk polisi itu gratis,” imbuh Komjen Dedi.

Kegiatan yang dipimpinnya ini diikuti seluruh pejabat SSDM Polri, pejabat Biro SDM masing-masing polda, dan perwakilan dari tiap-tiap satuan yang terlibat pada proses rekrutmen seperti Lemdiklat Polri, Densus 88 Antiteror Polri, Pusdokkes Polri, Divisi Propam Polri dan lainnya.

“Tolog sampaikan kepada masyarakat, ‘Masuk polisi gratis’. Kalau masih ada masyarakat yang dibujuk, dirayu masuk polisi bayar, tolong ingatkan betul-betul kepada masyarakat untuk jangan percaya,” pinta Komjen Dedi.

Komjen Dedi berkali-kali menegaskan panitia penerimaan Polri harus memberikan pemahaman utuh kepada masyarakat. Jangan sampai, lanjutnya, masyarakat jadi korban pihak-pihak tak bertanggung jawab yang menipu masyarakat.

“Kegiatan rekrutmen harus betul-betuk bersih, transparan, akuntabel dan humanis, dan tidak dipungut biaya seperser apapun dari tahap administrasi, seleksi sampai tahap akhir, itu betul-betul gratis. Sampaikan berulang kali sama masyarakat agar masyarakat betul-betul paham,” tegas Komjen Dedi.

Terakhir dia mengatakan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, khususnya proses rekrutmen terpadu adalah tanggung jawab bersama seluruh panitia penerimaan dan pihak-pihak yang terlibat proses ini.

“Ini tanggung jawab kita semua,” pungkas dia.

Irwasum Polri Komjen Dedi Prasetyo meminta jajarannya agar menyiapkan alat ukur yang baik dalam proses seleksi penerimaan anggota Polri tahun 2025. Hal ini diungkapkan Dedi saat rapat video conference (vicon) dengan jajaran jelang pendaftaran penerimaan anggota Polri tahun 2025 di gedung SSDM Polri, Rabu (5/2/2015).

Dedi mengatakan, dengan alat ukur yang baik maka ke depan akan menghasilkan calon-calon anggota Polri yang terbaik.

“Alat ukur yang digunakan kita selalu update dan disertifikasi serta diverifikasi dengan baik secara berkala. Dengan tools-tools rekrutmen yang baik harapan saya memiliki calon anggota polri yang lebih baik dari tahun sebelumnya,” kata Dedi.

Pada proses rekrutmen tahun 2024, Dedi menjelaskan ada penguatan item tes rekrutmen anggota Polri, diantaranya pemeriksaan treadmil, kesehatan tes kesehatan jiwa, pemeriksaan kepadatan tulang, pemeriksaan rontgen tulang belakang dan pemeriksaan USG abdomen.

Nantinya pada tahun 2025 akan ada update fitur metode 2024 diantaranya UKJ digital, CAT (Computer Assisted Test), satu data SDM dan E-Patma.

Lalu ada juga penguatan item tes yaitu tes psikologi dengan menggunakan metode SJT, EEG (pemeriksaan syaraf) dan EKG sebelum tes jasmani untuk Akpol.

Adapun peningkatan kualitas saat rekrutmen menghasilkan hal yang baik yaitu nilai Evaluasi Hasil Belajar (EHB). Pada tahun 2024, nilainya EHB predikat memuaskan meningkat sebesar 44,17 persen. Sementara yang predikat cukup dan kurang tidak ada. Lalu nilai tertinggi EHB meningkat dari 816,52 pada tahun 2023 menjadi 839,23 pada tahun 2024.

“Peningkatan kualitas rekrutmen berbanding lurus dengan peningkatan kualitas siswa yang sedang melakukan pendidikan,” katanya.

Ia pun meminta jajaran panitia rekrutmen dari tingkat Polres, Polda dan pusat untuk mempersiapkan semaksimal mungkin baik peralatan pendukung, regulasi dan personel yang dilibatkan dalam proses rekrutmen.

“Pastikan proses rekrutmen bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Clean dan clear sehingga harapan kita mendapat calon anggota Polri terbaik bisa terwujud,” ujarnya.

Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo mengutip jargon Bapak Polisi Modern Sir Robert Peel yakni ‘the police are the public, and the public are the police’. Dia menekankan polisi adalah bagian dari masyarakat, sehingga polisi tak boleh melukai hati masyarakat.

“Sir Robert Peel mengatakan the police are the public, and the public are the police’, polisi adalah bagian dari masyarakat,” kata Komjen Dedi saat memimpin Rapat Persiapan Pembukaan Pendaftaran Penerimaan Terpadu Anggota Polri Tahun Anggaran 2025, Jakarta, Rabu (5/2/2025).

“Jangan anggap masyarakat lawan dan musuh, jangan lukai hati masyarakat,” tegas dia.

Sehubungan dengan penerimaan anggota baru Polri, Komjen Dedi meminta jajaran melakukan sosialisasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat. Di samping itu Komjen Dedi meminta jajaran mempersiapkan proses rekrutmen seketat mungkin.

“Teman-teman panitia rekrutmen juga punya waktu lebih banyak untuk mempersiapkan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga kita bisa menghasilkan calon-calon anggota Polri yang lebih baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Komjen Dedi meminta jajaran panitia harus mengantisipasi dampak dari animo penerimaan anggota Polri yang tinggi. Sebab, jumlah pendaftar yang diterima terbatas.

Komjen Dedi menuturkan komplain publik, terutama dari pihak yang tidak lolos seleksi, tak bisa terhindarkan. Namun jajaran harus tetap memberikan respons positif dan penjelasan yang mencerahkan pemahaman pihak-pihak yang complain.

“Pertimbangan utama penerimaan calon anggota Polri adalah kualitas. Ruang komunikasi publik dibuka seluas-luasnya, hotline dan whistle blower system untuk mengakomodir dan merespons keluhan masyarakat demi peningkatan rekrutmen yang lebih baik,” pungkas dia.

JAKARTA – Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan Polri telah membukan Posko Disaster Victim Identification (DVI) di Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi, Bogor pasca kecelakaan yang terjadi di Gerbang Tol Ciawi, Selasa (4/2/2025) sekitar pukul 23.30 WIB.

“Pasca kecelakaan, Polri sudah membuka Posko DVI untuk menjalankan proses ante mortem untuk keperluan identifikasi korban. Lokasinya ada di depan Kamar Jenazah RSUD Ciawi,” katanya, Rabu (5/2/2024).

Ia juga menyampaikan, pihak RSUD telah membuka call center respon cepat untuk merespon pencarian informasi bagi masyarakat yang mugnkin menjadi keluarga korban.

“Masyarakat yang ingin mencari informasi bisa mendatangi Posko kami di RSUD Ciawi atau bisa menghubungi Call Centre RSUD Ciawi di nomor 081111113622 ,” ungkapnya.

Ia menambahkan, perkembangan saat ini, dari total 11 korban luka sudah ada 5 orang yang telah dipulangkan.

“Saat ini sudah lima orang sudah pulang dan sisanya enam orang masih di rawat di RSUD Ciawi. Tiga orang luka sedang dan tiga orang luka berat,” bebernya.

Sedangkan 8 korban meninggal dunia masih di Ruang Jenasah RSUD Ciawi karena masih dilakukan proses identifikasi terkait identitas korban.

“Saat ini korban meninggal dunia dalam proses identifikasi ante mortem oleh Tim Dokkes Polda Jabar dan Tim Inafis,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Korlantas Polri Brigjen Agus Suryo mengatakan kecelakaan beruntun terjadi pada Selasa (4/2/2025) sekitar pukul 23.30 WIB. Ketika itu truk yang mengangkut galon air mineral hendak memasuki Gerbang Tol menuju arah Jakarta.

Setibanya di lokasi, truk yang dikemudikan oleh BW (31) tidak dapat dikendalikan sehingga sempat oleng ke kanan dan ke kiri. Truk tronton tersebut kemudian menabrak enam kendaraan yang ada di depannya. Tiga kendaraan diantaranya terbakar.

“Ada di antaranya Avanza, sedan. Ada tiga kendaraan yang terbakar. Truk hanya kepalanya yang terbakar,” ucap Agus.

Akibat kecelakaan beruntun ini, delapan orang tewas dan 11 orang terluka. Delapan jenazah hingga pagi ini masih berada di RSUD Ciawi. Sedangkan korban luka, dua orang sudah pulang dan tiga lainnya sudah diperbolehkan pulang.

“Sopir truk aman, cuma belum bisa dimintai keterangan,” pungkasnya.

Jakarta. Polri membenarkan adanya kecelakaan di Gardu Tol (GT) Ciawi pada pukul 23.30 WIB, tadi malam (4/2/25). Terdapat delapan kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut.

“Iya benar terjadi kecelakaan tersebut di Tol Jagorawi KM 41 GT Ciawi 2, di mana kendaraan truk menabrak kendaraan lain yang sedang dalam antrean,” ungkap Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Rabu (5/2/25).

Ia menerangkan, awalnya truk datang dari arah Ciawi 10-8 Jaya. Kemudian, setiba di TKP pengemudi truk bermuatan air mineral tidak dapat mengendalikan kendaraannya bergerak ke kanan.

“Akhirnya menabrak kendaraan yang sedang transaksi di GT Ciawi 2 kurang lebih lima kendaraan yang sedang transaksi di Gardu No. 5 hingga mengakibatkan 2 kendaraan avanza terbakar,” jelasnya.

Untuk truk, ujarnya, terbakar di bagian kepala. Sedangkan kendaraan lainnya yang terbakar ada dua, yakni Avanza.

Lebih lanjut ia menerangkan, total 19 korban dalam kecelakaan tersebut dilarikan ke RSUD Ciawi. Terdapat 11 korban luka-luka dan delapan meninggal dunia.

“Delapan yang meninggal terdiri dari tujuh laki-laki dan satu perempuan,” ungkapnya.

Selanjutnya, jelas Karopenmas, dilakukan pengerahan tim Traffict Accident Analysis (TAA) dari Korlantas Polri dan Polda Jawa Barat ke TKP. Setelah itu, akan dilakukan analisa penyebab kecelakaan.

Karopenmas menyampaikan duka mendalam atas peristiwa kecelakaan tersebut. Ia tetap menginbau agar seluruh pengguna jalan berhati-hati.

“Saya mengucapkan belasungkawa atas peristiwa tersebut dan tetap mengimbau agar para pengguna jalan tetap mematuhi aturan dan mengutamakan keselamatan,” ujarnya.

Jakarta – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memberikan kenaikan pangkat luar biasa anumerta kepada almarhum Bharatu Mardi Hadji, yang gugur dalam misi kemanusiaan saat melakukan pencarian dua nelayan yang mengalami mati mesin di perairan Desa Gita, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Minggu (2/2/2025). Dengan penghargaan ini, almarhum resmi dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi menjadi Bharaka Anumerta, terhitung mulai 3 Februari 2025, berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/208/II/2025.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa kenaikan pangkat anumerta ini merupakan bentuk penghormatan dan apresiasi atas dedikasi serta pengorbanan almarhum dalam menjalankan tugasnya.

“Penghargaan kenaikan pangkat luar biasa anumerta ini diberikan sebagai bentuk apresiasi Polri atas dedikasi dan pengorbanan almarhum dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ini juga sebagai wujud penghormatan atas pengabdiannya dalam melayani masyarakat,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Selasa (4/2).

Almarhum Bharaka Anumerta Mardi Hadji merupakan anggota Direktorat Polairud Polda Maluku Utara, yang gugur dalam insiden meledaknya speedboat milik Basarnas Ternate saat menjalankan misi pencarian nelayan hilang. Dalam insiden tersebut, tiga korban dinyatakan meninggal dunia, yakni Bharatu Mardi Hadji, serta dua anggota Basarnas, Fadli Malagapi dan Riski Esa, sementara satu wartawan Kontributor Metro TV dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian.

Jenazah Bharaka Anumerta Mardi Hadji dimakamkan dengan upacara penghormatan militer yang dipimpin langsung oleh Direktur Polairud Polda Malut, Kombes Pol. Azhari Juanda, di Kelurahan Moya, Kota Ternate, pada pukul 15.00 WIT. Selain itu, santunan dari Kapolda Maluku Utara juga diserahkan kepada keluarga almarhum sebagai bentuk duka cita dan penghargaan atas jasa pengabdiannya.

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol. Stephen M. Napiun, sebelumnya telah mengusulkan kenaikan pangkat luar biasa bagi almarhum kepada Mabes Polri sebagai bentuk penghormatan atas pengorbanannya.

“Polri menghormati jasa almarhum yang telah mengutamakan keselamatan orang lain. Namun, kondisi cuaca dan ombak yang tidak menentu menyebabkan insiden ini terjadi. Kami turut berbelasungkawa dan berharap keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan,” ujar Brigjen Pol. Stephen M. Napiun saat berkunjung ke rumah duka di Ternate.

Dengan penghargaan ini, Polri menegaskan komitmennya untuk selalu menghargai dedikasi dan pengabdian personel yang gugur dalam tugas serta memastikan hak-hak keluarga almarhum terpenuhi sesuai aturan yang berlaku.

Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri melalui Satgas Penyelundupan mengungkap empat kasus impor ilegal selama periode tiga bulan terakhir. Penindakan ini dilakukan di daerah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

“Empat kasus penyelundupan berbagai jenis barang di Provinsi Jakarta, Banten, dan Jawa Barat dengan nilai barang sebesar Rp51.230.400.000 dan total nilai kerugian negara mencapai Rp64.257.680.000,” ujar Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen. Pol. Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2025).

Direktur menjelaskan, untuk kasus pertama adalah penyelundupan tali kawat baja oleh PT Nobel Riggindo Samudra yang beralamat di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, penyidik menetapkan RH selaku Dirut perusahaan tersebut sebagai tersangka.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka menggunakan modus melakukan importasi tali kawat baja dari Korea Selatan, Portugal, India, dan Singapura, serta pembelian dari beberapa perusahaan dalam negeri dengan mengganti nomor pos tarif atau kode Harmonized System (HS) pada dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB). Seharusnya, kode HS diubah dari tali kawat baja menjadi batang kecil untuk menghindari pendaftaran barang wajib SNI dan tidak melakukan pembayaran Bea Masuk, PPH, PPN dan DM.

“Nilai barangnya sendiri sebesar Rp16,982 Miliar dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp21,56 Miliar,” ungkap Direktur.

Lebih lanjut dijelaskannya, kasus kedua adalah penyelundupan rokok di pergudangan penyimpanan rokok Jl. Raya Jakarta KM 5, Kampung Parung, Serang Banten. Dalam kasus ini, penyidik menyita barang bukti berupa 511.648.

Menurut Direktur, dalam kasus penyelundupan rokok menggunakan modus menempelkan pita cukai atau tanda pelunasan cukai tidak sesuai dengan peruntukannya. Pita tanda pelunasan Sigaret Kretek Tangan (SKT) dengan isi 10 batang atau 12 batang ditempelkan pada Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan isi 20 batang.

Rokok-rokok yang ditemukan di lokasi pergudangan, ujarnya, dijual ke masyarakat seolah-olah pita cukainya sudah dilunasi dan seolah-olah rokok yang dilekatkan pita cukai tersebut sudah legal. Penjualan juga dilakukan dengan menawarkan melalui sales keliling dan melalui toko-toko kecil.

“Dengan nilai barang sebesar Rp13.160.000.000 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp26.280.000.000,” ujarnya.

Kasus ketiga, ungkap Direktur, adalah penyelundupan barang elektronik oleh PT Glisse Indonesia Asia. Dari pengungkapan ini, terdapat 2406 barang elektronik yang disita.

Terkait modus operandi sendiri, dijelaskan bahwa perusahaan tersebut menjual Smart Tv, Digital Tv, Washing Mesin. Setrika Listrik, LED TV, Speaker, Tv rekondisi, Remote Tv, dll tanpa sertifikat SNI. Penjualan dilakukan di media sosial dengan total nilai barang Rp18.088.400.000 dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5.617.680.000.

Ditambahkan Direktur, untuk kasus keempat adalah penyelundupan sparepart palsu R-4 jenis Honda, Suzuki, Mitsubishi, Toyota, Isuzu Daihatsu, Ford berupa Kampas Rem, Filter Oli, Filter Solar, Fun Cluth dan Thermoostat. Kemudian, Toko Sumber Abadi menjual kembali suku cadang tersebut ke toko-toko yang berada di wilayah Jakarta dengan barang senilai Rp3 Miliar dan mengakibatkan kerugian negara Rp10,8 Miliar.

“Kami menyita barang bukti 1.396 dus kampas rem berbagai merk (Toyota, Honda, Daihatsu, Mitsubishi, Isuzu, dan Ford), tiga mesin potong, empat mesin cetak, satu mesin lem press, dll,” ujar Direktur.

Puncak Jaya – Tim medis Satuan Tugas (Satgas) Tindak Operasi Damai Cartenz memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya, Senin (3/2/2025). Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan warga setempat serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz, Kombes Pol. Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T. menegaskan bahwa kehadiran tim medis merupakan wujud nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat Papua.

“Polri hadir tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga memberikan pelayanan kesehatan guna memastikan masyarakat mendapatkan perawatan yang dibutuhkan,” ujar Kombes Pol. Yusuf Sutejo.

Dalam kegiatan tersebut, tim medis melakukan pemeriksaan kesehatan, pengobatan luka, serta memberikan edukasi mengenai pentingnya menjaga kesehatan. Kehadiran tim medis disambut antusias oleh masyarakat yang berharap program ini dapat terus berlanjut secara berkala.

Satgas Ops Damai Cartenz tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan kesehatan. Hal ini sejalan dengan upaya Polri dalam mewujudkan Papua yang aman dan harmonis.

Kombes Pol Yusuf Sutejo berharap melalui pelayanan kesehatan ini, hubungan antara Polri dan masyarakat semakin erat, sehingga tercipta rasa saling percaya dan dukungan dalam menjaga kedamaian di Papua.

Masyarakat Puncak Jaya mengapresiasi langkah proaktif Satgas Ops Damai Cartenz dan berharap sinergi ini terus berlanjut demi kesejahteraan bersama.

Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menggelar acara silaturahmi bersama para wartawan di Jakarta, Senin (3/1). Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara Polri dan media sebagai mitra strategis dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Dalam suasana santai dan penuh keakraban, Irjen Pol. Sandi Nugroho menyampaikan apresiasi kepada insan pers yang selama ini berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang. Ia menekankan bahwa media memiliki peran vital dalam menjaga transparansi dan membangun komunikasi antara Polri dan masyarakat.

“Kami sangat menghargai kerja keras rekan-rekan wartawan yang selalu berusaha menyajikan berita yang kredibel dan bertanggung jawab. Media adalah mitra utama kami dalam menyampaikan informasi kepada publik secara terbuka dan transparan,” ujar Irjen Pol. Sandi Nugroho.

Kadiv Humas Polri juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi di era digital, di mana arus berita begitu cepat dan dinamis. Ia memastikan bahwa Polri siap berkolaborasi dengan media untuk menghindari penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat menyesatkan masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa komunikasi antara Polri dan media berjalan lancar. Jika ada kendala dalam akses informasi, kami selalu terbuka untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama agar masyarakat mendapatkan berita yang benar dan faktual,” tambahnya.

Acara ini juga menjadi wadah bagi para wartawan untuk menyampaikan berbagai masukan terkait mekanisme penyampaian informasi dari Polri. Beberapa jurnalis mengungkapkan harapan agar akses terhadap data dan klarifikasi dari Polri bisa lebih cepat dan responsif.

Momen silaturahmi ini berlangsung dalam suasana yang hangat dengan diskusi ringan seputar isu-isu terkini. Kadiv Humas Polri menutup pertemuan dengan harapan agar sinergi antara Polri dan insan pers semakin erat sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat lebih akurat, terpercaya, dan mendukung stabilitas nasional.

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan hubungan baik antara Polri dan media terus terjalin dengan erat, serta menjadi fondasi untuk komunikasi yang lebih efektif dalam menyampaikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.